Driyamedia Kompas Pemberdayaan Masyarakat
Policy brief (kertas kerja) berperan peran penting dalam proses advokasi. Melalui kertas kerja itu, isu-isu penting bisa lebih diperkenalkan kepada para pengambil kebijakan. Tentu saja kertas kerja itu akan lebih efektif bila disertai kerja-kerja politik lainnya yang diarahkan langsung kepada para pengambil kebijakan. Sedangkan untuk menciptakan wacana publik maka penulisan artikel di media massa akan sangat membantu proses advokasi sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Untuk menghasilkan policy brief yang baik, terdapat sejumlah hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, proses perumusan policy brief. Kedua, substansi berkenaan dengan isi yang ingin disampaikan. Ketiga, strategi dalam menyajikan policy brief. Keempat, strategi menyampaikan policy brief. Lalu bagaimana keempat aspek penting itu diaplikasikan? Berikut ini terdapat beberapa tips mengenai policy brief yang dipaparkan AA GN Ari Dwipayana.
Proses Perumusan Policy Brief
- Rancang sebuah riset kebijakan terkait dengan isu yang akan diadvokasi
- Kumpulkan data, baik berupa kumpulan kebijakan dan fakta yang terjadi di masyarakat yang sesuai dengan tema riset
- Analisis kesenjangan yang terjadi di antara kumpulan kebijakan dan fakta yang terjadi
Analisis yang bisa digunakan antara lain: (i) Analisis atas konteks kebijakan: bagaimana proses perumusan kebijakan (tingkat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas), konfigurasi kepentingan, dan relasi kuasa (power mapping) (ii) Analisis atas substansi kebijakan (content): konsistensi dan koherensi substansi kebijakan antara paradigma/ tujuan dengan rumusan (iii) Analisis atas implementasi (tata laksana) kebijakan: melihat sejauh mana kesesuaian antara implementasi dengan tujuan, dan melihat kapasitas dan kinerja implementing agency (iv) Analisis dampak kebijakan
- Dalam melakukan riset kebijakan, pendekatan yang diterapkan antara lain: (i) Pendekatan normatif: lebih melihat demensi tata hukum dan koherensi-konsistensi pengaturan (ii) Pendekatan teknokratis: lebih melihat aspek manajerial/ tata laksana; (iii) Pendekatan politis: membaca relasi kekuasaan (pertarungan kepentingan)
- Pilih atau formulasikan isu-isu yang dianggap strategi. Tetapkan posisi mana yang akan diambil berdasarkan hasil analisis dan siapkan argumentasi yang menguatkan
- Sajikan hasil temuan dan kemas dalam bentuk yang menarik. Bentuk sajian bisa berupa naskah akademik, position paper, policy brief/paper, atau tulisan populer
Substansi Policy Brief
- Perubahan kebijakan apa yang ingin didorong atau existing conditions/policy apa yang ingin direform?
- Mengapa/sejauh mana signifikansi perubahan kebijakan itu?
- Arah perubahan kebijakan: pilihan ideologis/paradigma perubahan
- Policy options: alternatif yang tersedia: termasuk analisis feasibilities dari masing-masing alternatif
- Posisi yang diambil
- Rekomendasi agenda yang harus dilakukan
Strategi Penyajian
- Policy brief ditulis dan disajikan dengan tujuan agar pesan-pesan perubahan yang disampaikan bisa dipahami dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan
- Sebagian besar para pembuat kebijakan tidak mempunyai banyak waktu, karena itu policy brief harus disusun sedemikian rupa agar mudah untuk dipahami
- Sajikan temuan riset dalam uraian yang ringkas dan padat
- Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari penggunaan terlalu banyak jargon
- Policy brief didukung fakta dan data yang jelas dan akurat
- Pesan-pesan yang ditawarkan diformulasikan secara tegas
Stategi Penyampaian
- Disampaikan pada tahapan Agenda Setting. Tujuannya adalah agar ide perubahan kebijakan bisa didorong menjadi agenda kebijakan? Untuk itu policy brief dikirimkan ke berbagai stakeholders Misalnya: policy makers; policy community, termasuk lembaga think thank; CSO, universitas, dan media; partai politik, dan donor agency
- Disampaikan pada tahap formulasi kebijakan. Tujuannya adalah agar gagasan/ pemikiran tentang perubahan bisa masuk dalam formulasi kebijakan? Untuk itu, policy brief secara langsung bisa disampaikan kepada anggota Komisi yang berkaitan dengan kebijakan, lead agency di pemerintah, fraksi-fraksi di DPR, dan secara berjenjang disampaikan kepada staf ahli DPR
