Negara Tak Hadir Di Lereng Tambora

Jika Anda ingin mendapatkan potret sempurna yang secara telanjang menggambarkan bagaimana negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima, melayani kebutuhan warga di daerah terpencil akan pendidikan dasar, berkunjunglah ke SD Negeri Tambora. SD ini terletak di Desa Oei Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Untuk mencapai lokasi ini Anda butuh waktu 7 jam perjalanan dari pusat kota kabupaten: 5-6 jam perjalanan darat melintasi padang savana di Kabupaten Dompu, lalu sesampai di Labuhan Kenanga, ibukota Kecamatan Tambora, Anda harus meneruskan perjalanan dengan motor selama 1 jam menelusuri lereng dan lembah Gunung Tambora.

Minggu lalu saya menemukan sekolah ini dalam kondisi mengenaskan benar. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bangunan itu adalah sebuah sekolah milik negara. Sekolah ini dikelilingi hutan. Ada beberapa rumah tak berpenghuni yang nyaris roboh, dan sebuah bangunan bekas pabrik yang sudah dipenuhi ilalang. Tak ada listrik, kakus, dan toilet. Jarak terdekat sekolah dengan pemukiman warga sekitar 1,5 kilometer. Anak-anak harus berjalan kaki melewati jalan rusak akibat lalu lintas penebang liar, pendaki gunung, atau penggemar motorcross. Jika hujan, jalan ini lebih mirip sungai kecil, berlubang-lubang, licin dan berlumpur. Sepulang sekolah anak-anak kerap menjumpai babi hutan atau ular.

Ada 6 guru yang mengajar di SDN Tambora, 5 guru honorer dan relawan bergaji 600-700 ribu per tiga bulan sebelum dipotong sana sini. Kepala sekolah, satu-satunya pegawai negeri sipil yang notabene aparat negara nyaris tidak pernah hadir. Sembari bersumpah serapah, beberapa orang tua murid menyebut “kepala sekolah hadir dua bulan sekali.”  Gaji pegawai negeri sipil, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan guru untuk daerah terpencil dinikmati kepala sekolah nyaris tanpa kerja. Karena ruang tak cukup, guru-guru honorer dan sukarelawan biasa nongkrong dan rapat di bawah pohon. Ada juga aroma tak sedap terkait penyaluran dana BOS dan Bantuan Siswa Miskin. Seseorang yang entah berasal dari mana dan tidak menyekolahkan anaknya di SDN Tambora bisa menjadi Ketua Komite Sekolah.

Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bima memandang Tambora? Beberapa pejabat menyebut Tambora secara eksplisit sebagai “daerah pembuangan”. Sejumlah tokoh masyarakat mengatakan “Tambora diperlakukan seperti Nusakambangan kedua”. Anda tahu Nusakambangan adalah nama pulau kecil di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah tempat para penjahat atau tahanan kelas kakap dipenjarakan. Tambora adalah tempat para aparatur pemerintah Kabupaten Bima yang gemar melakukan tindakan indisipliner atau pejabat-pejabat pemerintah yang tidak sehaluan politik dengan kepala daerah dibuang dan dimutasi. Negara memang hadir di Tambora, tetapi dengan wajah yang buruk rupa.

Meski begitu, masih banyak orang-orang baik di Tambora. Mereka adalah Heri dkk, tenaga honorer yang mau mengajar anak-anak karena panggilan hati, Ina Rian dan sejumlah keluarga di tiga kampung yang rela menjadikan rumahnya sebagai rumah belajar warga, dan sejumlah warga yang  di tengah kesibukan mengurus ladang masih meluangkan waktu untuk mengurus pendidikan anak-anaknya. Negara berhutang banyak kepada mereka.